PRESEKTIF RESMI
- 18 July 2022
Jika suatu rezim sudah mapan, perintah-perintah politik mungkin menjadi kurang penting dan kurang mendasar, tetapi pengaruh mereka tetap ada. Kekuasan dikonsolidasikan oleh perhatian penuh terhadap perin- tah-perintah administratif: “Sistem” harus dipelihara, sumber daya administrasi harus dilindungi, otoritas harus dijaga. Di sana muncullah “perspektif resmi,” yang dengan perspektif tersebut para penguasa meng- identikkan kepentingan mereka dengan kepentingan masyarakat. Akibatnya yang paling utama adalah dile- takkannya kepentingan-kepentingan rakyat di bawah kebutuhan-kebutuhan birokrasi. Pola tersebut memiliki elemen-elemen sebagai berikut:
1. Perspektif resmi mencadangkan wilayah diskresi yang luas, yang dijustifikasi oleh klaim-klaim atas hak istimewa absolut atau keahlian khusus. Mengutip “pe- mujaan terhadap negara” dalam hukum Soviet, Harold Berman mengungkapkan:
Setiap organ eksekutif-administratif memiliki kewe- nangan diskresi yang luas, tunduk kepada kontrol dari organ-organ yang lebih tinggi. Memang yurisdiksi dari masing-masing organ tersebut terbatas secara teritorial, namun dalam beberapa hal yurisdiksi ter- sebut menjadi tidak terbatas sesuai dengan sifat dari apa yang akan dilakukannya. Ini berarti bahwa ko- rupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dikontrol ter- utama oleh mereka yang lebih tinggi dalam rantai komando dan tidak banyak dikontrol oleh peraturan- peraturan hukum materiil maupun hukum acara seperti di negara ini.
Di Amerika Serikat, keberatan terhadap kurangnya jaminan hukum dalam hukum acara di mana California Adult Authority menetapkan jangka waktu penjara dan memberikan pembebasan bersyarat berdasarkan hukum mengenai indeterminate sentence ditolak oleh pengadilan dengan alasan sebagai berikut:
Dalam menentukan hukuman, dan dalam memberi- kan atau menolak pembebasan bersyarat, Authority bukan bertindak dalam konteks tindakan yudisial, melainkan dalam konteks tindakan administratif Menurut hukum California, setelah pengadilan men- jatuhkan indeterminate sentence, dan hingga Authority menentukan lama masa penjara dalam kisaran batas waktu maksimum dan minimum yang ditetapkan, terpidana yang berada dalam penjara diperintahkan untuk menjalani hukuman penjaranya hingga jangka waktu maksimum untuk tindak pidana yang dilaku- kannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tahanan yang telah dipidana tersebut tidak memiliki hak terhadap penentuan masa pidana penjara kurang dari jangka waktu maksimum, juga tidak mempunyai hak untuk pembebasan bersyarat .Penentuan jangka waktu hukuman penjara yang kurang dari waktu maksimum oleh Authority adalah masalah diskresi penuh lembaga tersebut, bukan masalah hak. Pengadilan ini telah mencatat bahwa tujuan utama dari indeterminate sentence adalah “untuk memung- kinkan adanya perlakuan secara individual terhadap pelanggar, berdasarkan pertimbangan yang paling baik dari Authority.” Kami percaya, Authority bebas, dan harus bebas, untuk mempertimbangkan semua faktor baik yang nyata maupun yang tidak nyata yang menentukan apakah seorang narapidana siap untuk kembali ke masyarakat sebelum jangka waktu pidana maksimumnya selesai dijalani.
2. Perspektif resmi melindungi pemegang otoritas dari tantangan dan kritik. Ia mengakui “kekebalan pe- nguasa” (sovereign immunity), menyepakati sebuah asumsi mengenai keteraturan administratif, menjamin invisibilitas (tidak dapat diganggu-gugat) keputusan- keputusan kelembagaan dan mengurangi tanggung jawab untuk mereka:
Badan administratif adalah organisasi besar yang tidak jelas yang harus dihadapi oleh warga negara. Ia tidak berbentuk. Ia menyodok di satu tempat dan keluar di tempat lain. Tidak ada seorang pun yang kelihatannya punya otoritas yang khusus. Ada sese- orang yang disebut sebagai komisi, otoritas, makhluk metafisika yang maha tahu. Ada ide bahwa Tuan A mendengar kasus dan kemudian kasus itu pergi ke gedung besar ini dan mondar-mandir ke sana kemari untuk kemudian keluar dengan sebuah nama komisio- ner; tapi apa yang terjadi sesungguhnya merupakan sebuah misteri. Itulah yang mengganggu masyarakat.
3 . Perspektif resmi membatasi tuntutan-tuntutan dengan menetapkan aturan-aturan yang kaku serta membatasi akses. Penumpukan perkara di pengadilan menyusul pembaruan mengenai perluasan hak untuk memberikan pendapat menunjukkan betapa dalamnya sistem hukum telah bergantung pada aksesibilitasnya yang terbatas.25 Cina kuno memiliki kebijakan untuk mengurangi penggunaan pengadilan:
Jumlah tuntutan hukum cenderung meningkat sampai pada taraf yang mencengangkan, jika orang tidak takut dengan pengadilan, dan jika mereka percaya bahwa mereka akan selalu menemukan keadilan yang siap pakai dan sempurna di pengadilan. Karena orang cenderung melakukan kecurangan bila terkait dengan kepentingan-kepentingannya sendiri, maka persaing- an menjadi tidak berkesudahan, dan separuh pendu- duk Cina tidak akan mampu menyelesaikan tuntutan- tuntutan hukum dari separuh lainnya. Karena itu, saya menghendaki agar mereka yang membawa perkara ke pengadilan diperlakukan tanpa rasa kasihan dan dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka alergi dengan hukum, dan gemetar untuk tampil di hadapan majelis hakim.26
Singkatnya, perspektif resmi menempatkan kepen- tingan-kepentingan masyarakat di bawah kebutuhan akan kenyamanan dan keharusan administrastif.
Sumber bacaan buku Hukum Responsif Karya Philippe Nonet
