Perkembangan New Publik Manajemen Ke Arah Good Governance
- 20 June 2022
Pendekatan manajemen baru di sektor publik ini mempunyai berbagai macam istilah nama, yang antara New Public Management (Hood, 1991); Entrepreneurial Government (Osborne and Gaebler, 1992 ); managerialism (Pollit, 1990 ); dan Market- Based Public Administration (Lan and Rosenbloom).
Menurut Owen E.Hughes (1994), setidak-tidaknya ada 6 alasan munculnya paradigma Public Management yaitu:
1. Administration publik traditional telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien sehingga perlu diubah menuju ke orientasi yang lebih memfokuskan tujuan kepada pencapaian hasil (kinerja) dan akuntabilitas;
2. Munculnya dorongan yang kuat untuk mengganti tipe birokrasi yang kaku menjadi kondisi organisasi publik, kepegawaian, dan pekerjaan yang lebih dapat memberikan ruang untuk meningkatkan kreativitas;
3. Perlunya penetapan tujuan organisasi dan pribadi secara jelas dan perlunya ditetapkan alat ukur keberhasilan Performance melalui indikator performance;
4. Dibutuhkannya para pegawai senior yang memiliki komitmen lebih dalam politik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dari pada bersikap netral atau non partisan;
5. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah hendaknya lebih disesuaikan dengan tuntutan dan signal pasar;
6. Timbulnya kecenderungan untuk mereduksi peran dan fungsi pemerintah dengan melakukan kontrak- kerja dengan pihak lain (contracting out) dan privatisasi.
Menurut Owen (1994), beberapa alasan kenapa harus diterapkan perubahan paradigma menuju new public management, akibat adanya:
1. Tekanan yang kuat terhadap peran sektor publik Sektor publik dinilai semakin menggelembung, semakin besar jumlahnya akan tetapi lamban dalam merealisasikan tugas dalam pekerjaannya. Penyelenggaraan pemerintahan cenderung tidak efisien, akibatnya timbul aksi anti govenm-metalism, yang menyerang skala, skopa dan metode penanganan sektor publik.
2. Perubahan teori ekonomi. Teori public choice merupakan aplikasi dari teori ekonomi-makro yang berbasis pada pandangan rasionalis yang menyeluruh. Pandangan ini memperjelas bahwa keuntungan maksimum sektor publik dapat dicapai apabila melibatkan secara penuh peran kekuatan pasar dan semakin berkurangnya intervensi dari pemerintah. Artinya pasar swasta lebih baik dari pada pasar pemerintah dan pasar politik serta pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik bisa dikurangi, maka ekonomi secara keseluruhan dapat diuntungkan. Dengan kata lain, bahwa sektor swasta dituntut untuk mampu bersaing terhadap sektor industri swasta yang lain dan sektor industri milik pemerintah.
3. Dampak globalisasi terhadap sektor publik. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia harus siap menghadapi persaingan dalam era pasar bebas yang secara komprehensif harus berkompetisi dengan produk-produk dari luar yang jauh lebih bervariasi. Perbaikan manajemen publik merupakan bagian yang tidak dapat di lepaskan dari pengaturan struktur yang diperlukan bagi peningkatan performance ekonomi dalam lingkungan dunia global yang terkadang sering berubah-ubah.
Reformasi struktural dari sektor publik menjadi sasaran utama dan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ekonomi secara global. Persaingan ekonomi dunia telah menjadikan negara sebagai faktor yang sangat penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif nasional, seperti adanya kebijakan di dalam aspek pendidikan, perawatan kesehatan, anti monopoli, fiskal, keuangan, dan pajak. Semacam keharusan untuk meningkatkan daya saing masing-masing negara yang tentunya merupakan tugas utama dari para sarjana ilmu administrasi publik dalam merealisasikannya.
Refrensi Bacaan Buku Reformasi Birokrasi Di Nusantara Karya Prof. Dr. Soesila Zauhar, Ms
