Kebutuhan Terhadap Peraturan Deligasi
- 20 June 2022
Sebagai contoh dari hal ini misalnya adalah Inggris, negara yang bersistem parlementer. Kebutuhan terhadap peraturan didadarkan atas beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 45
1. Untuk mengurangi tekanan pada waktu parlemen. Aturan Parle- men (Acts of Parliament) sering memberikan menteri pemerintah atau otoritas lain kekuasaan untuk mengatur rincian administratif dengan cara dilimpahkan, dibentuk dalam wujud delegated legisla- tion. Hal ini sebagian besar mengambil bentuk Orders in Council, Regulations and Rules yang dikenal sebagai Statutory Instruments. Parlemen tidak memiliki waktu untuk mempertimbangkan dan berdebat setiap detail kecil dari peraturan yang kompleks. Karena itu memberikan wewenang untuk sebuah badan/individu di bawah mereka.
2. Parlemen juga mungkin tidak memiliki keahlian teknis yang mendalam atau pengetahuan yang diperlukan. Misalnya per- aturan untuk kesehatan dan keselamatan di industri membutuh- kan pengetahuan yang mendalam atau khusus.
Pada kenyataannya masyarakat modern telah menjadi sangat rumit dan teknis, sehingga tidak mungkin bagi para anggota Parlemen untuk memiliki semua pengetahuan yang dibutuh- kan untuk menyusun undang-undang tentang pengendalian teknologi, menjamin keamanan lingkungan, berurusan dengan berbagai masalah industri atau operasi skema perpajakan yang kompleks. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa lebih baik bagi parlemen untuk berdebat soal prinsip utama secara meny- eluruh, tapi meninggalkan detail yang harus diisi oleh mereka yang memiliki pengetahuan ahli itu.
3. Menteri-menteri bisa mendapatkan manfaat dari konsultasi lebih lanjut sebelum peraturan dibuat.
Konsultasi ini terutama penting bagi aturan tentang hal-hal teknis, di mana perlu untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang akurat dan praktis. Beberapa Aturan yang memberikan kekuasaan untuk membuat peraturan delegasi menetapkan bahwa harus ada konsultasi, sebelum peraturan dibuat. Misalnya, sebelum pembaruan atau revisi Police and Criminal Evidence Act 1984 dikeluarkan harus ada konsultasi dengan berbagai macam orang.
4.Proses menyelesaikan Undang-undang parlemen dapat mengam- bil sejumlah besar waktu dan dalam keadaan darurat.
Parlemen mungkin tidak dapat menyelesaikan pembuatan aturan/ undang-undang dalam tempo cukup cepat. Ini adalah alasan lain mengapa undang-undang didelegasikan kadang-kadang disukai. Hal ini juga dapat diubah atau ditarik kembali dengan mudah pada saat diperlukan, sehingga hukum dapat up to date, dan Menteri dapat menanggapi situasi yang baru atau tidak terduga dengan mengubah atau mengembangkan instrumen hukum tersebut.
Sumber Bacaan Buku Peraturan Delegasi Di Indonesia Karya Moh. Fadil